Pegiat media sosial sekaligus politikus PSI Ade Armando meminta maaf usai menyatakan dinasti politik sesungguhnya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu ia sampaikan saat mengkritik mahasiswa UI dan UGM yang melakukan aksi di daerah tersebut.
Adapun permintaan maaf Ade Armando disampaikan lewat unggahan video dalam akun X (Twitter) @adearmando61, Minggu (3/12) tengah malam.
"Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade.
Ade mengaku telah mendengar akan ada aksi besar buntut pernyataannya itu. Ia mengklarifikasi apa yang dia sampaikan itu adalah pandangan pribadi, bukan mewakili DPP PSI.
"Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya," ujarnya.
Meski begitu, dia mengaku meminta maaf karena diminta oleh DPP PSI. Sebab, video tersebut telah menimbulkan kegaduhan.
"Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangan saya," ucapnya.
"Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," imbuhnya.
Sebelumnya, Ade Armando menyindir aksi BEM UI, UGM, dan sejumlah BEM lain yang salah satunya mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024.
Ade terutama menyoroti kaos yang mereka gunakan bertuliskan 'republik rasa dinasti'. Dia merasa ironis dengan aksi tersebut, sebab menurutnya politik dinasti sesungguhnya justru berada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka.
"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade dalam cuitannya, Sabtu (2/12).
"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu,"(cnnindonesia.com)
